Hukum lingkungan selain memiliki perspektif global dan nasional, juga perspektif otonomi daerah. Perspektif ini lahir sejalan dengan berkembangnya konsep demokrasi lingkungan (eco-democracy), yang menuntut pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Buku ini mengulas tentang konsep dasar tentang otonomi daerah di bidang lingkungan serta berbagai bias dalam pelaksanaannya. Secara ius constituendum pengaturan hukum tentang otonomi daerah untuk mewujudkan keberlanjutan ekologi. Tetapi dalam pelaksanaannya, berbagai dampak negatif terhadap lingkungan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu buku ini menawarkan beberapa pemikiran tentang model atau format otonomi daerah di bidang lingkungan. Pada intinya model atau format tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsep ideal tentang otonomi daerah di bidang lingkungan, yaitu keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan. Materi tersebut sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terkait, terutama akademisi, birokrasi pemerintahan (pusat dan daerah), praktisi hukum, penggiat lingkungan, dan mahasiswa hukum.