Reformasi 1998 tidak hanya melakukan perubahan pergantian presiden dan pemerintahan an sich, namun juga perubahan pada kesempatan dan pengakuan perempuan dalam bidang politik dan hukum di Indonesia.
Jika di era orde baru sangat sulit menemukan kepala daerah perempuan, maka semenjak pilkada serentak dari tahun 2015-2018 setidaknya sudah ada 39 kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan terpilih. Bahkan untuk provinsi Jatim sendiri memiliki 9 kepala daerah perempuan termasuk juga gubernurnya. Fenomena ini tentunya menggambarkan semakin sadarnya kaum perempuan terhadap hak-hak politiknya.
Melalui buku yang kecil ini penulis berusaha mengelaborasi dan menggambarkan kepada sidang pembaca mengenai dinamika keterwakilan perempuan dalam politik.