Pada era Orde Baru, keistimewaan DIY pernah akan dihapuskan oleh pemerintah, yang tercermin dalam RUU pemerintahan daerah yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1974, tetapi ditolak oleh fraksi PPP dan fraksi PDI. Pada era reformasi, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY mengalami perpanjangan dua kali tanpa parameter yang jelas. DI tambah lagi, berlarut-larutnya pembahasan RUU keistimewaan DIY yang menghabiskan waktu lebih kurang 10 tahun.Buku ini merupakan hasil penelitian tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah istimewa dan otonomi khusus dalam konstitusi indonesia. Selanjutnya bab 2 membahas daerah istimewa dalam perundang-undangan. Bab 3 mambahas keistimewaan DIY. Bab 4 membahas Sultan grond di DIY.